Digitalisasi Perumahan Rakyat Di Kendal, Rumah Layak Kini Hanya Sekali Sentuh
Layanan perumahan rakyat di Kabupaten Kendal kini semakin mudah dijangkau. Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan sistem digitalisasi yang memungkinkan masyarakat membeli rumah, membayar pajak, hingga mengakses berbagai layanan perumahan cukup melalui smartphone. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya mempercepat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendorong efisiensi pelayanan publik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kendal dan BTN berlangsung di Kendal, Rabu (5/11/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dan jajaran pimpinan BTN Semarang. Kegiatan ini juga menandai peluncuran website Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai platform digital layanan terpadu.
Bupati Dyah menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan merupakan wujud nyata sinergi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. “Ekonomi daerah harus beriringan dengan sektor perbankan. Sinergi ini memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program nasional tiga juta rumah bagi rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga membuka peluang bagi sektor UMKM dan kerja sama ekonomi lainnya. “Semoga masyarakat Kendal dapat segera menikmati hunian yang layak dan nyaman,” kata Bupati Dyah.
Bupati juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, ekosistem perumahan berbasis digital kini menjadi kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan cepat, transparan, dan efisien. “Inovasi ini merupakan langkah nyata Pemkab Kendal untuk mewujudkan layanan publik yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegasnya.
Plt Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menambahkan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama dengan bank Himbara lain sesuai regulasi yang berlaku. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan perumahan rakyat, tetapi juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak seperti PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di kawasan permukiman.
Direktur Komersial Bank BTN Semarang, Hernita, mengatakan bahwa masyarakat kini tak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus pembayaran rumah atau pajak. “Semua bisa dilakukan secara digital melalui ponsel. Ini bagian dari komitmen BTN mendukung program pemerintah menuju pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya.
Pemkab Kendal berharap, kerja sama strategis ini memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, Kendal menatap masa depan baru dalam pelayanan perumahan yang modern, mudah, dan berpihak kepada rakyat.
